Beberapa Pendapat dari teman milis di “puskur@yahoogroup.com”

Berikut ini beberapa pendapat tentang UAN/UN dari teman-teman milis di “puskur@yahoogroup.com”

UN ulang yang diwacanakan BNSP menjadi tragedi pendidikan yang mencoreng dunia pendidikan kita!
Wakil Presiden Yusuf Kalla saat menjadi Menko Kesra pernah melemparkan pernyataan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru dilakukan oleh kalangan pendidik. Pernyataan itu di lemparkan di hadapan para peserta Rakernas Perguruan Tinggi se Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, 27 Maret 2003. Korupsi dunia pendidikan itu berbentuk pengatrolan nilai dari oknum pendidik, untuk meluluskan peserta didiknya. Yusuf Kalla mengatakan, selama ini kalangan pendidik akan sangat bangga jika anak didiknya dapat lulus 100%. “Akibatnya sangat buruk, anak-anak menjadi merasa bahwa belajar itu tidak perlu.” Dia menjelaskan, sekarang ini kalangan pejabat, termasuk mereka yang duduk di dunia pendidikan, harus bisa tegas tidak meluluskan anak yang tidak pantas untuk naik kelas atau tidak pantas lulus karena nilainya memang kurang mencukupi. “Bahkan perlu kita menertawakan sekolah-sekolah yang masih bangga dengan keberhasilannya meluluskan 100% anak didiknya.” Pengatrolan nilai demi angka kelulusan semacam ini harus segera dihilangkan. Sebab menurut Kalla, hal ini akan berakibat fatal, yaitu pembodohan dan menimbulkan kemalasan peserta didik. Pernyataan tersebut diulang kembali oleh Kalla dalam seminar yang dilaksanakan oleh PB PGRI pada Nopember 2008.
Setelah menjadi Wapres Yusuf Kalla berhasil mewujudkan impiannya melalui peraturan pemerintah yang menjadikan Ujian Nasional sebagai salah satu yang menentukan kelulusan peserta didik. Melalui ketentuan nilai minimum UN untuk kelulusan dan berbagai aturan lain memaksa sekolah untuk tidak melakukan pengatrolan nilai dan kelulusan 100%. Namun keberhasilan beliau memaksa sekolah menghentikan pengatrolan nilai peserta didiknya tidak sepenuhnya bisa menghilangkan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional, bahkan kecurangan dilakukan secara sistimatis mulai dari panitia tingkat sekolah sampai tingkat provinsi.
Divisi Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, mengungkapkan berbagai modus operandi kecurangan dalam pelaksanaan UN (kompas, 18 April 2009). Menurut hasil pengamatan ICW modus operandi yang dilakukan berupa: membocorkan soal, memberikan kunci jawaban pada siswa melalui SMS atau dalam kertas yang disimpan di tempat tertentu, seperti WC; mengganti jawaban siswa atau meminta siswa untuk mengosongkan jawaban yang sulit dan tim sukses yang dibentuk sekolah mengisinya sampai mark up nilai oleh panitia tingkat provinsi. Bentuk lain adalah kerjasama panitia dengan pengawas, panitia meminta pengawasan dilonggarkan dan siswa dibiarkan saling mencontek (Kompas, 16 April 2007). Beberapa kecurangan dalam UN yang terungkap ke media memperkuat sinyalemen ICW tersebut, seperti kecurangan yang diungkap Komunitas Airmata Guru di Medan, penangkapan guru yang sedang mengganti jawaban siswa oleh Densus 88 di Sumatera Utara, pengakuan siswa SMP di Garut dan beberapa peristiwa lainnya yang terungkap di media masa atau yang beredar di kalangan guru dan masyarakat.
Terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN dikarenakan para pelaku berorientasi pada tujuan jangka pendek dengan mengabaikan tujuan mulia pendidikan. Tindakan kecurangan sebagian dilakukan karena ingin meningkatkan gengsi sekolah atau daerah. Ada juga yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan, yaitu untuk membantu siswa mendapatkan ijazah. Alasan ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang tingkat ekonomi siswanya kalangan bawah. Mereka berkata bahwa siswa sekolahnya tidak mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka hanya sekedar membantu agar mendapat ijazah yang bisa digunakan untuk mencari kerja. Alasan lain adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pusat yang tidak adil dalam kelulusan. Siswa yang belajar selama 3 tahun hanya ditentukan kelulusannya dalam beberapa hari oleh beberapa mata pelajaran, sementara sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang dimiliki sekolah tidak sama di setiap daerah.
Kalau dilihat dari alasan terjadinya kecurangan dalam UN sebenarnya baik dan mulia. Bukankah meningkatkan gengsi sekolah atau pendidikan daerah merupakan kewajiban seluruh unsur sekolah atau pejabat bidang pendidikan, dan membantu siswa untuk mempunyai ijazah agar bisa bekerja merupakan tujuan mulia?. Terjadi ketidak adilan dalam UN adalah fakta. Proses belajar selama 3 tahun hanya ditentukan nasibnya dalam tiga hari dan beberapa mata pelajaran adalah suatu tindakan tidak adil. Memang pemerintah mengatakan bahwa semua mata pelajaran menentukan kelulusan, namun fakta yang ada hanya mata pelajaran yang di UN-kan saja yang dijadikan patokan untuk menentukan kelulusan. Ketidak adilan dirasakan ketika seorang siswa yang prestasi belajar sehari-harinya bagus, namun karena suatu kondisi pada saat UN, seperti gangguan fisik atau psikologis membuat dia tidak lulus. Begitu pula dengan ketidak merataan sarana pendidikan di setiap sekolah. Alasan yang dikemukakan oleh guru-guru yang ditangkap Densus 88 di Sumatera Utara bahwa sekolah mereka tidak memiliki sarana utnuk belajar bahasa inggris dan akses untuk belajar bahasa inggris, seperti kursus bahasa inggris tidak tersedia, sehingga siswa mereka tidak mampu mengikuti tes bahasa inggris.
Namun tujuan yang baik ketika pencapaian tujuan itu dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan tujuan pendidikan, bahkan merusak tujuan pendidikan, maka sesungguhnya yang dilakukan merupakan penghancuran makna hakiki pendidikan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan. Fungsi ideal pendidikan adalah sebagai benteng kebenaran, tempat mengajarkan kebenaran dan melahirkan orang-orang yang menjungjung tinggi kebenaran dirusak oleh tujuan sesaat, oleh suatu tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Bahkan lebih dari itu, disadari atau tidak, bahwa tindakan kecurangan dalam UN dengan melibatkan siswa seperti memberi bocoran soal, memberi kunci jawaban, meminta siswa untuk mengosongkan LJK dan kemudian diisi atau mengganti jawaban siswa adalah sebuah pelajaran pada siswa untuk berperilaku korup, sebuah pelajaran korupsi di sekolah.
Definisi dari korupsi menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pengertian lain menurut MTI adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dalam tindakan korupsi terdapat unsur-unsur kebohongan, ketidak jujuran, kecurangan, menghalalkan segala cara, penyalahgunakan wewenang dan kekayaan. Semua tindakan yang mengandung unsur-unsur tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan.
Tindakan kecurangan pada pelaksanaan UN yang dilakukan oleh sekolah atau oknum guru dengan melibatkan siswa, disadari atau tidak, merupakan suatu tindakan yang mengajarkan pada siswa unsur-unsur perilaku korup. Tindakan membocorkan soal, memberikan kunci jawaban kepada siswa, mengganti jawaban siswa atau mengisi lembar jawaban siswa yang dilakukan oleh oknum guru atau sekolah merupakan suatu pembelajaran perilaku korup pada siswa. Tanpa disadari oleh sekolah atau guru mereka telah mengajarkan pada siswa peserta UN untuk melakukan kebohongan, ketidak jujuran, kecurangan, menghalalkan segala cara dan menyalah gunakan kekuasaan/wewenang. Jika tindakan itu melibatkan unsur uang, maka mereka telah mengajarkan pada siswa perilaku suap dan kolusi. Ini merupakan suatu investasi jangka pamjang yang buruk untuk bangsa ini.
Korupsi merupakan masalah akut yang sudah sangat mengakar di negeri ini. Pengumuman hasil survei perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong pada tanggal 8 April 2009 yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia (Kompas, 10 April 2009), menunjukan betapa parahnya korupsi di negeri ini dan sangat sulit diberantas. Kondisi ini ditambah dengan perilaku sebagian sekolah dan oknum guru yang tanpa disadari telah mengajarkan korupsi kepada siswa melalui kecurangan pada UN atau pada proses penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri, membuat masa depan pemberantasan korupsi semakin mengkhawatirkan dan negeri ini semakin mengenaskan.
Selain sebagai pelajaran korupsi bagi siswa, kecurangan dalam UN yang dilakukan oleh sekolah atau oknum guru juga memberikan dampak negatif bagi pendidikan, khususnya sekolah. Sama dengan efek negatif pengatrolan nilai yang diungkapkan Yusuf Kalla di atas, kecurangan dalam UN yang dilakukan sekolah membuat siswa di bawahnya malas belajar. Disamping itu tatanan yang dibangun sekolah, seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras menjadi rusak. Kredibilitas sekolahpun dimata siswa dan masyarakat menjadi rusak, karena siswa yang diuntungkan oleh kecurangan itu tetap akan bicara tentang kecurangan di sekolahnya tersebut pada orangtua, saudara atau temen-temannya, sehingga kecurangan itupun paa akhrinya diketahui juga oleh masyarakat.
http://www.gurutisna.wordpress.com

Salam,

Saya sangat yakin seyakin yakinnya bahwa hampir tidak ada sekolahan yang tidak punya tim sukses saat UN. Khususnya, yang saya ketahui sendiri adalah di kab Lamongan Jatim. Hampir semua sekolah punya tim itu. Dan hal ini sudah diketahui oleh pihak diknas kabupaten. Artinya ini rahasia umum yang saling menjaga agar tetap berjalan kecurangan ini.

Praktek praktek buruk, curang, jelek, bohong ini anak anakpun tau. Yang patut kita prihatin adalah bagaimana otak dan pikiran anak anak didik kita jika ini terus berlangsung ke depan ? Bukankah ini sebuah keniscayaan untuk di hentikan ?

Makanya tolak UN. Mari kita cari format lain UN. Tentunya format ini yang mengajarkan kejujuran, keterbukaan dan kaidah kaidah pendidikan yang mulia ini.

Salam
Gus Naim
Sebenarnya sistem yang diterapkan sangat baik. Artinya kita bisa mengetahui sampai dimana mutu pendidikan kita. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh yang melakukan sistem. Tidak hanya pendidikan, Anda bisa melihat semua sistem yang ada di Indonesia apakah dilakukan sebagaimana mestinya??.
Tidak usah bicara Lamongan yang curang dalam UN, hampir di seluruh negeri ini yang katanya mayoritas Muslim masih malu kepada sesama manusia. Mereka tidak malu atau takut kepada Yang Memberi Amanah: Allah.
Yang perlu diketahui lagi, sekarang ini bukan hanya tim sukses di masing-masing sekolah, tapi sudah sistematis…. sangat-sangat sistematis.
metodenya : Kepala2 Sekolah dikumpulkan kemudian diberikan pengarahan agar masing-masing sekolah mengirimkan pengawas yang lunak dan membiarkan siswa saling contek.
Yang sangat menjijikan adalah pengawas independen… Mereka yang notabene dibayar untuk mengawasi kecurangan yang terjadi malah santai berada di ruangan lain menunggu waktu ujian selesai. Andaikata jalan-jalan, itu hanya buat formalitas dan melancarkan peredaran darah karena terlalu banyak duduk.
Hal ini memang tidak semua dilakukan semua sekolah. Cuma kalau diprosentasi antara hasil UN Jujur dengan UN Curang adalah 85:15 %. Hebatnya lagi, pemerintah menaikkan gaji dan sertifikasi untuk para pahlawan-pahlawan curang itu.

Trisanti yang terhormat.
Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tolong dipelajari dan dibuktikan dengan data dan fakta yang akurat……….
Saya juga seoarang guru….
tetapi saya tidak melakukan yang seperti itu…..
Yang harus kita perhatikan adalah.kita mendidik siswa, anak bangsa, kita lakukan dengan sebaik baiknya, kita melaksanan tugas mengajar adalah sebuah pengapdian, sebuah ibadah, jadi apabila itu pengabdian dan ibadah lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Allah bukan untuk manusia,,,,,,,,
Mari kita laksanakan tugas ini dengan baik dan jangan dinodai dengan perbuatan yang tercemar…….. maaf ini himbauan saja…….

yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS
yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS
yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS

ZOOM IN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Zoom In  Perpustakaan Sekolah.
Setiap hari selama sekolah tidak libur, selama lebih dari 12 tahun, aku selalu melalui ruang itu, yang orang lain sebut Perpustakaan, tapi aku lebih senang menyebutnya gudang buku bekas. Sering aku terheran-heran dengan para pengambil keputusan di  tempatku bekerja, tempat mengabdi (mengabdi kepada keluarga, Oooh!), mereka seolah-olah tidak paham dengan fungsi nomor satu dari sebuah perpustakaan sekolah,  yaitu membangkitkan minat baca anak-anak.
Tapi kenyataannya di perpustakaan kami hanya diisi oleh buku-buku pelajaran wajib bertumpuk-tumpuk, yang tentu saja akan banyak berguna apabila para siswanya telah mencintai ilmu, dan banyak ingin tau. Tetapi kedahagaan akan keingintahuan, dan kehausan akan ilmu pengetahuan baru bisa dicukupi apabila sebelumnya sudah tertanam  minat baca yang tinggi. Jadi berharap kepada orang untuk membaca buku ilmu pengetahuan, sedangkan orang tersebut tidak memiliki minat baca yang tinggi, sama halnya dengan menyuruh seseorang untuk  mencari emas di dasar lautan, padahal orang tersebut buta lagi sama sekali dia  tidak dapat berenang.
Selama ini aku melihat anak-anak yang masuk ke perpustakaan adalah para siswa yang mendapat tugas untuk membaca atau merangkum sebuah buku pelajaran. Kadang-kala tugas tersebut adalah sebuah sangsi yang diberikan guru karena telah lalai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kulihat orang-orang tercintaku itu  hanya menatapi halaman-halaman buku tebal itu dengan pandangan  kosong. Dan andaikan pun mereka baca, semata-mata hanya menggunakan indera penglihatannya saja, tanpa menggunakan mata hatinya. Dan andaikan pun mereka merangkum, itu hanya dilakukan oleh tangan fisiknya, sementara tangan-tangann pikiran mereka melayang-layang kian kemari. Mereka menganggap membaca buku di perpustakaan adalah sebuah kutukan yang datang dari neraka lapisan teratas. Sama sekali membosankan dan membuat langit ketujuh hanya menganggap tugas untuk membaca di perpustakaan adalah sebagai suatu hukuman. Tidak lebih tidak kurang, membaca adalah hanya sebagai konsekuensi yang dipaksakan akibat lalai mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka tidak pernah menganggap membaca adalah sebuah petualangan yang begitu mengasyikkan. Mendapat tugas membaca buku pelajaran, itu satu hal yang membuat mereka tersiksa di perpustakaan. Hal lain adalah tidak ada pilihan lain di perpustakaan selain buku-buku pelajaran itu. Berlebihan mungkin yang kukatakan tadi. Sebenarnya ada juga buku-buku yang bukan buku pelajaran, tetapi itu hanyalah beberapa buku saja, itupun hanya buku-buku cerita sastra kelas berat semisal Layar terkembang , Salah Asuhan, dan atau yang sejenisnya. Selain itu memang ada beberapa buku cerita, novel, atau yang lainnya dalam jumlah yang amat tidak sebanding.
Oh anak-anakku, maafkan aku telah salah mengasuhmu, sehingga menyusahkanmu  untuk mengembangkan layer-layar ilmu pengetahuan. Padahal di sekolah kita, kepala sekolah dan wakilnya adalah guru bahasa Indonesia, sedangkan aku, yang kini menjadi kurikulumnya adalah penulis cerpen ketika waktu muda dan pengemar buku yang kronis. Sebuah ironi.

SEKALI LAGI TENTANG KONTROVERSI UAN DAN SOLUSINYA

ASAL MUASAL

Setelah kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia belajar menjadi suatu bangsa, dunia pendidikan Indonesia dikelola oleh orang-orang yang penuh idealisme. Hasil ujian seorang siswa benar-benar menjadi acuan kelulusannya. Pada saat itu nilai empat adalah nilai empat, nilai sembilan adalah nilai sembilan. Benar-benar murni, tanpa campur tangan para guru. Artinya bila seorang siswa memperoleh nilai yang kurang dari standar kelulusan, maka tanpa terlalu banyak pertimbangan lagi siswa tersebut dapat dipastikan tidak lulus. Demikian juga sebaliknya.
Waktu bergulir. Dengan alasan jumlah penduduk yang besar, dan kesadaran pemerintah Orba bahwa mereka sama sekali belum memperioritaskan pendidikan, sehingga untuk menjaga stabilitas dibuatlah ujian dengan sistem EBTA/EBTANAS. Pada era ini diberlakukan syarat kelulusan berdasarkan sistim rumus pqr. Dimana nilai p adalah nilai raport semester ganjil, q untuk nilai raport semester genap, sedangkan r adalah variabel dari nilai EBTA/EBTANAS suatu mata pelajaran. Ada satu lagi variabel yang langsung diberikan oleh pemerintah, yaitu n, yang berfungsi sebagai pengali dari r. Lengkapnya rumus pqr itu adalah (p + q + nr)/4. Pada prakteknya nilai-nilai p dan q seringkali dikatrol, bahkan menjadi absurd, lebih dari nilai maksimum. Yang penting prinsipnya, seluruh siswa yang ikut ujian harus lulus. Memang sesungguhnya pengisian variabel p, q, dan r haruslah mengikuti aturan di atas. Tapi aturan tinggalah aturan. Semua pendidik didokrin untuk melihat pendidikan hanya sebatas output. Semua siswa harus lulus, bagaimanapun carut marut prosesnya. Karena memang pemerintah tidak bisa menciptakan sistem pendidikan yang memadai. Makin lama dokrin itu menjadi suatu budaya kebanyakan pendidik di Indonesia , sehingga dokrin tadi berubah menjadi hukum tidak tertulis. Para pendidik memandang, setiap siswa kelas akhir haruslah lulus. Pada akhirnya masyarakatpun memandang hal itu merupan sesuatu yang memang harus terjadi. Bahkan apabila ada guru yang berkeras hendak tidak meluluskan seorang siswa, karena prestasi belajar ataupun sikapnya masih kurang baik, maka dapatlah dipandang bahwa guru tadi belum menjadi guru yang baik, karena belum memiliki rasa belas kasih kepada siswa dan orangtuanya.
Reformasi datang, paradigma pendidikan mulai bergeser. Proses pendidikan mulai diperhatikan, anggaran pendidikan mulai ditambah. Sistem kelulusan diubah kembali menjadi seperti sebelum era EBTA/EBTANAS. Semula tampaknya hal tersebut menjadi angina segar bagi dunia pendidikan kita. Tapi kenyataannya sungguh sangat disayangkan, cara pandang pendidik, masyarakat, bahkan para birokrat dan pejabat politik terhadap kelulusan para siswa terlanjur salah kaprah, dan telah menjadi budaya. Intinya bagi siapapun yang terlibat dalam pendidikan, langsung maupun tidak langsung, selalu melihat pendidikan hanya sekedar angka-angka persentase kelulusan. Keberhasilan pendidikan hanya dilihat dari output yang dihasilkan oleh ujian, bukan output yang merupakan konsekuensi dari suatu proses yang terencana dan terukur dengan baik, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jangan bicara dulu tentang outcome, yang masih jauh dari yang diharapkan, output saja hanya berarti lulus atau tidak lulus.
YANG TERJADI SEKARANG DI SEKITAR UAN
Keterpurukan pendidikan sebenarnya telah disadari oleh pemerintah. Indikasi yang jelas, meskipun tingkat kelulusan peserta didik nyaris mencapai seratus persen, tetapi nyatanya secara keseluruhan SDM kita jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan oleh Malaysia sekalipun, yang dulunya banyak mengimpor guru-guru dari kita.
Keterpurukan dunia pendidikan, sebagai pencetak sumber daya manusia, salah satu penyebabnya adalah syarat kelulusan yang begitu longgar (bisa dikatakan diobral). Maka pemerintah mengeluarkan syarat tambahan untuk kelulusan peserta didik, selain nilai-nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang diserahkan kepada sekolah, juga ada Ujian Akhir Nasional (UAN) yang murni ditentukan oleh pemerintah pusat. Memang sistem UAN ini mirip dengan sistem sebelum era EBTA/EBTANAS. Namun ternyata perubahan sistem ini begitu menimbulkan permasalahan, diantaranya:
1. Perbedaan sarana prasarana antar satu sekolah dengan sekolah lainnya masih demikian besarnya. Tentu tidak adil menyamakan syarat kelulusan antara siswa yang sekolah di sekolah rombeng dengan siswa yang sekolah di sekolah mentereng. Demikian juga antara siswa yang di pelosok dengan siswa yang di perkotaan.
2. Arogansi kekuasaan pada era otonomi daerah juga menjadi kendala dari program pemerintah pusat ini. Pendidikan jadi masuk daerah abu-abu, pendidikan jadi bahan untuk dipolitisir. Seorang Kepala Daerah bisa diduga sangat berkeinginan seluruh siswa yang ada di daerahnya mencapai tingkat persentase kelulusan yang besar. Karena memang budaya di Indonesia masih kental dengan budaya menghindari resiko, bukan memanajemenkan resiko. Mereka dari jauh-jauh hari membayangkan hal buruk yang akan terjadi andai di daerahnya itu persentase kelulusan siswa ternyata kecil, tentu ini dapat dijadikan peluru bagi lawan-lawan politiknya. Maka mulailah disosialisasikan tentang target kelulusan di daerahnya. Terlontarlah suatu angka persentase yang nyaris seratus persen. Jangan tanyakan melalui penelitian model mana angka persentase itu tercipta. Berhubung tingkat kelulusan dipandang berkaitan erat dengan nama baik dan kedudukan jabatan dan atau politik mereka, maka sudah barang tentu angka tersebut memang tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan angka itu sendiri, yaitu proses pendidikan sebelum ujian yang memang tidak mudah dan murah. Mereka gagal melihat atau sengaja tidak melihat tentang makna sesungguhnya dari angka persentase kelulusan itu. Bahwasanya persentase kelulusan mestinya adalah merupakan suatu implikasi logis dari proses pendidikan keseluruhan.
Berhubung target tersebut bisa dikatakan sembarangan, maka kemudian pejabat-pejabat di bawahnya sampai dengan guru memandang hal itu merupan suatu keharusan. Maka bagaimanapun kondisi sekolah, guru, ataupun siswa, target tersebut harus tercapai. Bagaimanpun caranya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila di daerah-daerah tertentu timbul kesepakatan-kesepakatan curang yang dilakukan secara berjamaah. Hal tersebut jelas mengkhawatirkan bagi kita, karena secara langsung ataupun tidak langsung, para siswa telah diajarkan untuk menganggap bahwa berbuat ketidakjujuran apabila dilakukan bersama-sama adalah tidak apa-apa, bahwa berbuat kecurangan kalau menghadapi resiko jelek adalah juga tidak apa-apa, atau bahkan lebih parah lagi bahwa untuk mencapai suatu tujuan cara apapun sah-sah saja dilakukan.
3. Guru (terutama yang telah menjadi kepala sekolah) pada umumnya sudah terlanjur memandang bahwa setiap siswa yang duduk di kelas akhir haruslah lulus. Berbagaimacam sebabnya, kasihan terhadap siswa/orangtuanya ataupun takut dipandang tidak berhasil bila ada siswa yang tidak lulus. Sehingga amatlah berat membiarkan siswa berjuang sendiri dalam menempuh ujian.
4. Adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan cara membocorkan naskah ujian.
SEKEDAR SOLUSI
Dengan banyaknya permasalahan yang menyelimuti UAN, apakah lantas sistim UAN harus segera dihentikan? Pertanyaan ini masih prematur, karena pada kenyataannya sistim UAN belum terlaksana sebagaimana mestinya., sehingga belum bisa dikatakan jelek ataupun baik. Sedangkan sistim kelulusan yang menggunakan sistem EBTA/EBTANAS telah jelas akhirnya, ternyata tidak membawa dunia pendidikan kita menjadi baik. Jadi, tentu bukan lagi jadi pilihan yang logis. Maka Badan Standarisasi Pendidikan Nasional Pusat (BSNP) harus membuat aturan-aturan baru untuk memenimalisir kekurangan-kekurangan UAN. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat ataupun Daerah dan juga DPR/DPRD harus diberi penjelasan yang baik dan terus menerus mengenai pentingnya meningkatkan anggaran pendidikan. Anggaran Pendidikan itu untuk membiayai perbaikan sekolah-sekolah yang jauh dari standar yang ideal, memeratakan pengadaan media pendidikan yang masih sangat kurang, serta meningkatkan sumber daya guru melalui pelatihan-pelatihan yang lebih mengarah kepada strategi belajar mengajar ataupun pengelolaan kelas, bukan melulu pelatihan-pelatihan yang tergolong perencanaan yang cenderung hanya bersifat adimistratif. Tidak kalah pentingnya anggaran pendidikan itu juga harus disalurkan untuk menambah pendapatan guru yang masih belum dapat dikatakan mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.
2. BSNP juga mesti mensosialisasikan kepada pemerintah pusat/daerah dan DPR/DPRD, serta kepada masyarakat umumnya untuk tidak menjadikan persentase kelulusan menjadi komuditi politik. Semua pihak harus diberikan penjelasan, sehingga menyadari dan mengakui bahwa memang masih rendahnya mutu kelulusan peserta didik kita bahkan dibanding negara-negara berkembang sekalipun.
3. Membentuk kepanitiaan independen dalam pelaksanaan UAN dari tingkat pusat, sampai ke sekolah-sekolah. Sementara ini pemantau independen ternyata kurang berfungsi dengan baik, karena memang kewenangannya hanya sebatas memantau. Anggota-anggota panitia independen yang dibentuk diambil dari civitas akademika yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi yang telah terakreditasi baik. Sebaiknya mereka juga bukan berasal dari usulan sekolah-sekolah. Kepanitiaan ini bertugas dari mulai pengadaan naskah ujian, penjagaan, sampai pendistribusian ke sekolah-sekolah. Panitia independen juga berhak menjadi pengawas ruang ujian, mengawasi berlangsungnya ujian, mengawasi dan atau mengumpulkan lembar-lembar jawaban, sampai dengan pengawasan dalam proses penilaian dan pengumuman hasil ujian nasional.
Bisa dimengerti bila ide pembentukan Panitia Independen ini akan ditentang banyak kalangan, juga guru-guru, karena memang telah mengurangi hak-hak kerja guru. Tapi apabila diberikan penjelasan tentang untung ruginya dibentuknya Panitia Independen ini, para guru terutama, akan cukup bisa memahami. Lebih-lebih apabila kepanitiaan ini hanya bersifat sementara. Hanya untuk mengubah kebiasaan jelek menjadi kebiasaan baik. Karena dalam pendidikan kejujuran adalah segala-galanya. Tanpa kejujuran pendidikan sama sekali tidak bermanfaat.
4. Segala sesuatu konsep pasti dapat dicari kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu BSNP harus meminta pihak yang berwajib untuk lebih proaktif mengawasi berlangsungnya UAN. Dan tidak kalah pentingnya, selalu menerima pelaporan berlangsungnya UAN dari manapun juga dengan terbuka, tanpa membuat si pelapor justru menjadi tertekan atau terancam.
Kita berharap dengan langkah-langkah di atas mutu lulusan peserta didik kita makin meningkat. Karena mutu pendidikan adalah kata kunci untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Paling tidak tujuan jangka pendeknya adalah meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UAN. Karena seperti yang telah diungkapkan diatas, membiarkan kecurangan-kecurangan terus berlangsung sama saja dengan memberikan pendidikan yang luar biasa jelek bagi perkembangan jiwa penerus bangsa ini. Semoga dengan perbaikan pada proses pendidikan secara keseluruhan, kelak kita dapat melampaui keberhasilan negara-negara lain. Bukan hanya sekedar mengejar ketertinggalan. Terlebih-lebih mengejar ketertinggalan yang hanya jadi jargon semata. Akhirnya bangkitlah pendidikan Indonesia . Bangkitlah Indonesiaku.

Berikut ini beberapa pendapat tentang UAN/UN dari teman-teman milis di “puskur@yahoogroup.com”

UN ulang yang diwacanakan BNSP menjadi tragedi pendidikan yang mencoreng dunia pendidikan kita!
Wakil Presiden Yusuf Kalla saat menjadi Menko Kesra pernah melemparkan pernyataan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru dilakukan oleh kalangan pendidik. Pernyataan itu di lemparkan di hadapan para peserta Rakernas Perguruan Tinggi se Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, 27 Maret 2003. Korupsi dunia pendidikan itu berbentuk pengatrolan nilai dari oknum pendidik, untuk meluluskan peserta didiknya. Yusuf Kalla mengatakan, selama ini kalangan pendidik akan sangat bangga jika anak didiknya dapat lulus 100%. “Akibatnya sangat buruk, anak-anak menjadi merasa bahwa belajar itu tidak perlu.” Dia menjelaskan, sekarang ini kalangan pejabat, termasuk mereka yang duduk di dunia pendidikan, harus bisa tegas tidak meluluskan anak yang tidak pantas untuk naik kelas atau tidak pantas lulus karena nilainya memang kurang mencukupi. “Bahkan perlu kita menertawakan sekolah-sekolah yang masih bangga dengan keberhasilannya meluluskan 100% anak didiknya.” Pengatrolan nilai demi angka kelulusan semacam ini harus segera dihilangkan. Sebab menurut Kalla, hal ini akan berakibat fatal, yaitu pembodohan dan menimbulkan kemalasan peserta didik. Pernyataan tersebut diulang kembali oleh Kalla dalam seminar yang dilaksanakan oleh PB PGRI pada Nopember 2008.
Setelah menjadi Wapres Yusuf Kalla berhasil mewujudkan impiannya melalui peraturan pemerintah yang menjadikan Ujian Nasional sebagai salah satu yang menentukan kelulusan peserta didik. Melalui ketentuan nilai minimum UN untuk kelulusan dan berbagai aturan lain memaksa sekolah untuk tidak melakukan pengatrolan nilai dan kelulusan 100%. Namun keberhasilan beliau memaksa sekolah menghentikan pengatrolan nilai peserta didiknya tidak sepenuhnya bisa menghilangkan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional, bahkan kecurangan dilakukan secara sistimatis mulai dari panitia tingkat sekolah sampai tingkat provinsi.
Divisi Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, mengungkapkan berbagai modus operandi kecurangan dalam pelaksanaan UN (kompas, 18 April 2009). Menurut hasil pengamatan ICW modus operandi yang dilakukan berupa: membocorkan soal, memberikan kunci jawaban pada siswa melalui SMS atau dalam kertas yang disimpan di tempat tertentu, seperti WC; mengganti jawaban siswa atau meminta siswa untuk mengosongkan jawaban yang sulit dan tim sukses yang dibentuk sekolah mengisinya sampai mark up nilai oleh panitia tingkat provinsi. Bentuk lain adalah kerjasama panitia dengan pengawas, panitia meminta pengawasan dilonggarkan dan siswa dibiarkan saling mencontek (Kompas, 16 April 2007). Beberapa kecurangan dalam UN yang terungkap ke media memperkuat sinyalemen ICW tersebut, seperti kecurangan yang diungkap Komunitas Airmata Guru di Medan, penangkapan guru yang sedang mengganti jawaban siswa oleh Densus 88 di Sumatera Utara, pengakuan siswa SMP di Garut dan beberapa peristiwa lainnya yang terungkap di media masa atau yang beredar di kalangan guru dan masyarakat.
Terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN dikarenakan para pelaku berorientasi pada tujuan jangka pendek dengan mengabaikan tujuan mulia pendidikan. Tindakan kecurangan sebagian dilakukan karena ingin meningkatkan gengsi sekolah atau daerah. Ada juga yang dilakukan dengan alasan kemanusiaan, yaitu untuk membantu siswa mendapatkan ijazah. Alasan ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang tingkat ekonomi siswanya kalangan bawah. Mereka berkata bahwa siswa sekolahnya tidak mungkin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mereka hanya sekedar membantu agar mendapat ijazah yang bisa digunakan untuk mencari kerja. Alasan lain adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pusat yang tidak adil dalam kelulusan. Siswa yang belajar selama 3 tahun hanya ditentukan kelulusannya dalam beberapa hari oleh beberapa mata pelajaran, sementara sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang dimiliki sekolah tidak sama di setiap daerah.
Kalau dilihat dari alasan terjadinya kecurangan dalam UN sebenarnya baik dan mulia. Bukankah meningkatkan gengsi sekolah atau pendidikan daerah merupakan kewajiban seluruh unsur sekolah atau pejabat bidang pendidikan, dan membantu siswa untuk mempunyai ijazah agar bisa bekerja merupakan tujuan mulia?. Terjadi ketidak adilan dalam UN adalah fakta. Proses belajar selama 3 tahun hanya ditentukan nasibnya dalam tiga hari dan beberapa mata pelajaran adalah suatu tindakan tidak adil. Memang pemerintah mengatakan bahwa semua mata pelajaran menentukan kelulusan, namun fakta yang ada hanya mata pelajaran yang di UN-kan saja yang dijadikan patokan untuk menentukan kelulusan. Ketidak adilan dirasakan ketika seorang siswa yang prestasi belajar sehari-harinya bagus, namun karena suatu kondisi pada saat UN, seperti gangguan fisik atau psikologis membuat dia tidak lulus. Begitu pula dengan ketidak merataan sarana pendidikan di setiap sekolah. Alasan yang dikemukakan oleh guru-guru yang ditangkap Densus 88 di Sumatera Utara bahwa sekolah mereka tidak memiliki sarana utnuk belajar bahasa inggris dan akses untuk belajar bahasa inggris, seperti kursus bahasa inggris tidak tersedia, sehingga siswa mereka tidak mampu mengikuti tes bahasa inggris.
Namun tujuan yang baik ketika pencapaian tujuan itu dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan tujuan pendidikan, bahkan merusak tujuan pendidikan, maka sesungguhnya yang dilakukan merupakan penghancuran makna hakiki pendidikan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan. Fungsi ideal pendidikan adalah sebagai benteng kebenaran, tempat mengajarkan kebenaran dan melahirkan orang-orang yang menjungjung tinggi kebenaran dirusak oleh tujuan sesaat, oleh suatu tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Bahkan lebih dari itu, disadari atau tidak, bahwa tindakan kecurangan dalam UN dengan melibatkan siswa seperti memberi bocoran soal, memberi kunci jawaban, meminta siswa untuk mengosongkan LJK dan kemudian diisi atau mengganti jawaban siswa adalah sebuah pelajaran pada siswa untuk berperilaku korup, sebuah pelajaran korupsi di sekolah.
Definisi dari korupsi menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pengertian lain menurut MTI adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Dalam tindakan korupsi terdapat unsur-unsur kebohongan, ketidak jujuran, kecurangan, menghalalkan segala cara, penyalahgunakan wewenang dan kekayaan. Semua tindakan yang mengandung unsur-unsur tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan.
Tindakan kecurangan pada pelaksanaan UN yang dilakukan oleh sekolah atau oknum guru dengan melibatkan siswa, disadari atau tidak, merupakan suatu tindakan yang mengajarkan pada siswa unsur-unsur perilaku korup. Tindakan membocorkan soal, memberikan kunci jawaban kepada siswa, mengganti jawaban siswa atau mengisi lembar jawaban siswa yang dilakukan oleh oknum guru atau sekolah merupakan suatu pembelajaran perilaku korup pada siswa. Tanpa disadari oleh sekolah atau guru mereka telah mengajarkan pada siswa peserta UN untuk melakukan kebohongan, ketidak jujuran, kecurangan, menghalalkan segala cara dan menyalah gunakan kekuasaan/wewenang. Jika tindakan itu melibatkan unsur uang, maka mereka telah mengajarkan pada siswa perilaku suap dan kolusi. Ini merupakan suatu investasi jangka pamjang yang buruk untuk bangsa ini.
Korupsi merupakan masalah akut yang sudah sangat mengakar di negeri ini. Pengumuman hasil survei perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong pada tanggal 8 April 2009 yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia (Kompas, 10 April 2009), menunjukan betapa parahnya korupsi di negeri ini dan sangat sulit diberantas. Kondisi ini ditambah dengan perilaku sebagian sekolah dan oknum guru yang tanpa disadari telah mengajarkan korupsi kepada siswa melalui kecurangan pada UN atau pada proses penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri, membuat masa depan pemberantasan korupsi semakin mengkhawatirkan dan negeri ini semakin mengenaskan.
Selain sebagai pelajaran korupsi bagi siswa, kecurangan dalam UN yang dilakukan oleh sekolah atau oknum guru juga memberikan dampak negatif bagi pendidikan, khususnya sekolah. Sama dengan efek negatif pengatrolan nilai yang diungkapkan Yusuf Kalla di atas, kecurangan dalam UN yang dilakukan sekolah membuat siswa di bawahnya malas belajar. Disamping itu tatanan yang dibangun sekolah, seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras menjadi rusak. Kredibilitas sekolahpun dimata siswa dan masyarakat menjadi rusak, karena siswa yang diuntungkan oleh kecurangan itu tetap akan bicara tentang kecurangan di sekolahnya tersebut pada orangtua, saudara atau temen-temannya, sehingga kecurangan itupun paa akhrinya diketahui juga oleh masyarakat.
http://www.gurutisna.wordpress.com

Salam,

Saya sangat yakin seyakin yakinnya bahwa hampir tidak ada sekolahan yang tidak punya tim sukses saat UN. Khususnya, yang saya ketahui sendiri adalah di kab Lamongan Jatim. Hampir semua sekolah punya tim itu. Dan hal ini sudah diketahui oleh pihak diknas kabupaten. Artinya ini rahasia umum yang saling menjaga agar tetap berjalan kecurangan ini.

Praktek praktek buruk, curang, jelek, bohong ini anak anakpun tau. Yang patut kita prihatin adalah bagaimana otak dan pikiran anak anak didik kita jika ini terus berlangsung ke depan ? Bukankah ini sebuah keniscayaan untuk di hentikan ?

Makanya tolak UN. Mari kita cari format lain UN. Tentunya format ini yang mengajarkan kejujuran, keterbukaan dan kaidah kaidah pendidikan yang mulia ini.

Salam
Gus Naim
Sebenarnya sistem yang diterapkan sangat baik. Artinya kita bisa mengetahui sampai dimana mutu pendidikan kita. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh yang melakukan sistem. Tidak hanya pendidikan, Anda bisa melihat semua sistem yang ada di Indonesia apakah dilakukan sebagaimana mestinya??.
Tidak usah bicara Lamongan yang curang dalam UN, hampir di seluruh negeri ini yang katanya mayoritas Muslim masih malu kepada sesama manusia. Mereka tidak malu atau takut kepada Yang Memberi Amanah: Allah.
Yang perlu diketahui lagi, sekarang ini bukan hanya tim sukses di masing-masing sekolah, tapi sudah sistematis…. sangat-sangat sistematis.
metodenya : Kepala2 Sekolah dikumpulkan kemudian diberikan pengarahan agar masing-masing sekolah mengirimkan pengawas yang lunak dan membiarkan siswa saling contek.
Yang sangat menjijikan adalah pengawas independen… Mereka yang notabene dibayar untuk mengawasi kecurangan yang terjadi malah santai berada di ruangan lain menunggu waktu ujian selesai. Andaikata jalan-jalan, itu hanya buat formalitas dan melancarkan peredaran darah karena terlalu banyak duduk.
Hal ini memang tidak semua dilakukan semua sekolah. Cuma kalau diprosentasi antara hasil UN Jujur dengan UN Curang adalah 85:15 %. Hebatnya lagi, pemerintah menaikkan gaji dan sertifikasi untuk para pahlawan-pahlawan curang itu.

Trisanti yang terhormat.
Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tolong dipelajari dan dibuktikan dengan data dan fakta yang akurat……….
Saya juga seoarang guru….
tetapi saya tidak melakukan yang seperti itu…..
Yang harus kita perhatikan adalah.kita mendidik siswa, anak bangsa, kita lakukan dengan sebaik baiknya, kita melaksanan tugas mengajar adalah sebuah pengapdian, sebuah ibadah, jadi apabila itu pengabdian dan ibadah lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Allah bukan untuk manusia,,,,,,,,
Mari kita laksanakan tugas ini dengan baik dan jangan dinodai dengan perbuatan yang tercemar…….. maaf ini himbauan saja…….

yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS
yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS
yupz kayaknya mang begitu kondisi mental bangsa kita, masih suka merekayasa agar kelihatan baik meski tau qualitasnya ga baik,
jangan hanya UN tapi sertifikasi guru yg konon tujuannya mencari guru yg layak jd guru jg banyak terjadi rekayasa yg ga pantas dilakukan oleh guru, lha gurunya saja seperti itu ntar kan murid2nya jd lebih parah, truz menjadikan mental2 generasi mendatang yg hobi merekayasa dan ABS

Farid bj